Artikel Koperasi

1.    1. Koperasi Bukan Lagi Badan Usaha Kelas Bawah

Jakarta - Koperasi seringkali masih dianggap sebagian kalangan sebagai badan usaha kelas dua di Indonesia. Padahal potensi dan kekuatan koperasi yang bersumber dari anggota-anggotanya bisa menjadikan koperasi kokoh dalam menghadapi gejolak ekonomi. Jiwa gotong-royong yang ada di tubuh koperasi menjadi motor utama penggerak usaha.

Didukung social capital, manajemen yang profesional, serta inovasi di era digital akan membuat koperasi menempati posisi strategis dalam pembangunan ekonomi. Demikian disampaikan Tedy Agustiansjah, Chairman Multi Inti Sarana Group (MIS Group), pada acara Peluncuran Pracico Journalistic Award (PRAJA) 2018 di The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Minggu (2/9/2018).

"Dalam pengamatan kami, perlu kegotongroyongan dari semua pihak untuk membuat koperasi eksis di negeri ini. Mulai dari membangun persepsi dan pemahaman masyarakat luas tentang koperasi zaman now yang bukan badan usaha dengan low image," kata Tedy.

Media massa, menurutnya, adalah stakeholder penting yang memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat luas. PRAJA 2018 diinisiasi MIS Group sebagai program Media Engagement MIS Financial Services. Bisnis MIS Financial Services meliputi usaha pembiayaan, fintech, dan Kospin Pracico.

"Kami berharap ajang apresiasi PRAJA 2018 bisa menghadirkan potret kemajuan koperasi dan kisah-kisah inspiratif kewirausahaan di Tanah Air. Semoga ini menjadi langkah bersama yang akan menyuburkan semangat bergotong-royong membangun Indonesia yang lebih baik," ujar Tedy.

Senada dengan Tedy, Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani mengatakan, kita mengenal koperasi sebagai ekonomi kerakyatan yang digaungkan sejak lama. Namun pada kenyataannya media-media, baik nasional maupun lokal, seringkali memposisikan koperasi sebagai pengisi halaman belakang.

"Ini sebenarnya bisa kita ubah. Koperasi dalam konteks kekinian bukan lagi badan usaha kelas bawah. Koperasi di dunia seperti Fonterra, Ace Hardware, dan FC Barcelona, membuktikan bahwa koperasi bisa besar. PRAJA bisa menjadi trigger buat jurnalis menulis dan memberitakan bahwa koperasi adalah masa depan ekonomi Indonesia," ujar Asnil yang duduk sebagai salah satu Dewan Juri PRAJA 2018.

Selain Asnil Bambani, Redaktur Pelaksana Republika Subroto, Dewan Juri PRAJA 2018 adalah Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, Staf Khusus Menkop UKM Agus Muharram, Kadiv Foto & Artistik Media Indonesia Hariyanto Boejl, Head of Corporate & Marketing Communication MIS Group Ita Luthfia, dan Redaktur Foto Kontan Hendra Suhara.

Pada kesempatan yang sama, Sesmenkop UKM Meliadi Sembiring menyebutkan, jumlah wirausaha di Indonesia kini tercatat sekitar 3,1% dari total penduduk atau sekitar 8,06 juta jiwa, sementara kontribusi koperasi terhadap PDB nasional sebesar 4,48%. Kementerian Koperasi dan UKM mendukung penyelenggaraan PRAJA 2018 sebagai ajang untuk mendorong pertumbuhan koperasi dan wirausaha di Indonesia.

"Diharapkan PRAJA bisa menjadi suatu sinergi yang efektif antara kementerian dengan pelaku ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara merata," kata Meliadi.

Sementara itu menurut Asisten Deputi Penyuluhan Kemenkop UKM Bagus Rachman, pada era revolusi industri 4.0 tidak ada yang berubah dalam nilai-nilai yang dijalankan oleh koperasi. Sejak dahulu hingga saat ini, koperasi zaman now adalah koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diyakini secara konsisten antar anggotanya atau dapat disebut sebagai genuine co-operative.

Teknologi digital dan Internet of Things (IoT) yang ditawarkan kepada dunia usaha saat ini dapat dimanfaatkan oleh koperasi sebagai alat untuk efisiensi pelayanan koperasi kepada anggota.

"Koperasi zaman now adalah koperasi yang dapat menggunakan sarana teknologi informasi tersebut dengan bijak dan semata-mata untuk memberikan manfaat yang lebih baik kepada anggota koperasi," katanya.

Christina Agustin, Asisten Deputi Penelitian dan Pengkajian Kemenkop UKM menambahkan, dalam mendukung kebijakan pengembangan kewirausahaan, Kemenkop UKM pada tahun 2018 melaksanakan program prioritas utama dengan fokus kegiatannya seperti pelatihan dan bimbingan teknis bagi para pemula, memberikan fasilitas permodalan bagi wirausaha pemula melalui Kredit Usaha Rakyat.

Kemudian fasilitas pinjaman dana bergulir bagi wirausaha muda melalui LPDB KUMKM, fasilitas promosi dan pameran untuk produk yang dihasilkan pelaku usaha dan wirausaha pemula berbasis IT, dan fasilitasi hak cipta dan hak merek serta IUMK bagi wirausaha pemula.

Pada ajang kompetisi PRAJA 2018 ada dua kategori yang dilombakan yaitu karya tulis (berupa berita, feature, atau in depth reporting) dan Karya Foto (berupa foto berita atau feature). Penerimaan karya dimulai 3 September hingga 3 Oktober 2018. Karya tersebut harus sudah dipublikasikan di media massa dan/atau social media peserta selama periode 1 Januari 2017 hingga 2 Oktober 2018.

Pemenang akan diumumkan pada 16 November 2018 melalui social media @kospinpracico pada Instagram dan Kospin Pracico pada Facebook, serta website www.pracico.com. Sedangkan Malam Penganugerahan PRAJA 2018 akan diselenggarakan pada 16 November 2018 di Jakarta. ( Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4194783/koperasi-bukan-lagi-badan-usaha-kelas-bawah?_ga=2.44899172.151637435.1540915445-1889771239.1540915445 )

2. Rupiah Jatuh, Perkuat Koperasi dan UKM Bisa Jadi Solusi

JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang terus berlangsung, menurut Asosiasi Manajer Koperasi Indonesia (AMKI) ada yang salah dalam penanganan nilai tukar rupiah yang sudah terjadi sangat lama pada beberapa rezim pemerintahan termasuk pada kabinet Jokowi saat ini. Kondisi ini terjadi karena kebijakan kurang tepat sehingga timbul double deficit, trade deficit dan financial deficit.

Defisit neraca berjalan mencapai USD 8 miliar sampai bulan Juli 2018 dan utang telah mencapai 34% dari PDB. Akhir Juni lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa lemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS, dipengaruhi neraca perdagangan yang membuat defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) neraca perdagangan. Hal itu menjadi faktor internal dari pelemahan nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia (BI) mencatat CAD pada kuartal I/2018 sebesar USD5,5 miliar (2,1% dari Produk Domestik Bruto/PDB). Bukan cuma current account deficit-nya, tapi neraca perdagangannya juga. Artinya ekspor barang dan impor barang defisit.

Terkait kejatuhan nilai tukar rupiah, AMKI menerangkan kebijakan yang tepat dalam pengembangan sektor riil bisa menjadi solusi mengangkat kembali mata uang Indonesia.

"Saat ini pelemahan rupiah hanya didekati dari sisi moneter. Kami mencermati pelemahan rupiah dalam jangka panjang harus diselesaikan pada upaya membangun sektor riil yang tangguh yang melibatkan koperasi dan UKM di negeri ini," ujar Ketua Umum Asosiasi Manajer Koperasi Indonesia (AMKI) Sularto lewat keterangan resmi di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Jika pembangunan koperasi berjalan benar, koperasi yang berbasis sektor riil akan hidup dan fundamental ekonomi akan kuat. Fundamental ekonomi yang kuat harus digerakkan pada upaya membangun industri yang bukan hanya mampu mencukupi kebutuhan ekonomi dalam tetapi juga berorientasi ekspor.

"Saat ini nyaris tidak ada koperasi yang mampu bergerak di sektor riil apalagi menyumbang ekspor. Seperti yang kita ketahui bersama ekspor Indonesia saat ini paling banyak didominasi oleh ekspor bahan mentah," jelasnya.

Saat ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengumumkan kontribusi sektor koperasi terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) per triwulan III 2017 mencapai 4,48%.  Adapun nilai PDB nasional per triwulan III 2017 mencapai Rp10.096 triliun.

Dengan demikian, kontribusi sektor koperasi terhadap PDB Nasional, berdasar data per triwulan III 2017, nilainya setara Rp452 triliun. Kami menyakini jika koperasi sektor produksi dan berorientasi ekspor dibangun dengan baik, kontribusi koperasi terhadap PDB akan naik. ( Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/1335929/34/rupiah-jatuh-perkuat-koperasi-dan-ukm-bisa-jadi-solusi-1536145534 )

3. Koperasi di RI Sudah Lebih Berkualitas

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari, Sahala Panggabean mengungkapkan kondisi koperasi di Indonesia saat ini. Menurutnya, koperasi di Indonesia tidak lagi didasarkan pada kuantitas melainkan kualitas.

Hal itu ditandai dengan banyaknya koperasi tidak aktif yang dibekukan atau dilikuidisasi di era kepemimpinan Jokowi-JK di bawah intruksi Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

"Yang kami garisbawahi pada era pemerintahan bapak Jokowi dan JK bersama Pak Menteri Puspayoga bahwa semula jumlah koperasi 212.570 unit langsung banyak dipangkas menjadi 152.714 unit. Ada jumlah 59.876 yang dibubarkan," kata Sahala dalam acara ulang tahun ke 20 Nasari di Gedung Smesco, ditulis Jumat (7/9/2018).

Dia mengungkapkan, sejak 2017 tercatat koperasi yang aktif sebanyak 80.088 unit. "Artinya aktif ini adalah konsekuen melaksanakan rapat anggota tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pengurus, anggota dan stakehokder," ujarnya.

Sementara sisanya yang tidak aktif sekitar 72.706 unit koperasi. Koperasi yang tidak aktif tersebut sudah dibubarkan.

"Saat ini juga terakhir tahu 2018 ada 149.821 masih ada lagi yang dibubarkan atau dilikuidasi sebanyak 3.531 unit.

"Jadi selama Pemerintahan Jokowi sudah dibekukan koperasi yang tidak aktif 63.387 koprasi. Artinya disini tidak lagi main-main untuk memajukanan koperasi. Bukan lagi kuantitas tapi kualitas bahwa koperasi penggerak ekonomi rakyat.

Dia mengungkapkan kontribusi Koperasi pada Produk Domestik Bruto (PDB) juga cukup besar.

"Dari koperasi sekarang ini PDB dapat dinyatakan tahun 2014 1,71 persen, di 2015 naik jadi 4,41 persen. Tahun 2016 turun sedikit jadi 3,99 persen dan tahun 2017 4,48 persen. Direncanakan tahun 2017 bisa 6,5 persen." kata dia.

Kondisi tersebut ditunjang oleh beberapa kelonggaran atau relaksasi relugasi dari pemerintah. Salah satunya adalah penurunan pajak koperasi dan beberapa kemudahan lainnya. "Pajak diturunkan menjadi 0,5 persen." kata dia.

Koperasi juga mempunyai indikator yang sama dengan perbankan, salah satunya adalah rasio Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah.

"Ada rasio-rasio yang sama dengan perbnakan bahwa rasio NPL atau kredit macet itu hanya di bawah 2 persen per bulan sedangkan kalau perbankan NPL 5 persen masih ambang dinyatakan sehat. Tetapi kami Nasari rata-rata di bawah 2 persen." tutup dia. ( Sumber: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3638701/koperasi-di-ri-sudah-lebih-berkualitas )